pariwisata kabupaten pasuruan

Ketua DPRD Kab. Pasuruan, Anggap Polresta Pasuruan Berlebihan

  Dibaca : 464 kali
Ketua DPRD Kab. Pasuruan, Anggap Polresta Pasuruan Berlebihan
Sudiono Fauzan, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan
space ads post kiri

Setelah dilakukan pemeriksaan selama 24 jam dan pihak penyidik mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap Munawir Abdul Salam yang juga menjabat anggota komisi satu DPRD Kabupaten Pasuruan asal PKB dari Dapil V, terkait dengan dugaan pembuatan akte palsu.

Atas hal tersebut Sudiono Fauzan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan yang juga Sekretaris DPC PKB Kabupaten Pasuruan, pada kesempatan Kamis(10/3) saat ditemui Memo X, mengatakan, ”penahanan terhadap Munawir Abdul Salam, merupakan sikap yang berlebihan dari Polresta Pasuruan,” tegasnya.

“ Dalam kasus ini pihak DPC PKB Kabupaten Pasuruan telah memberikan pendampingan hukum terhadap yang bersangkutan. Sehari setelah dilakukan penahanan tersebut, kami melalui kuasa hukum telah mengajukan penangguhan penahanan. Akan tetapi hingga saat ini belum mendapatkan jawaban dari pihak Polresta Pasuruan. Sikap yang ditunjukan oleh Polresta Pasuruan sangat kami sayangkan,” kata Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan ini.

Masih menurutnya, dalam AD/ART partai telah termaktub sanksi bagi setiap anggota yang tersandung masalah hukum yakni pemecatan. Tapi hal tersebut setelah dikuatkan dengan putusan pengadilan.

Sementara kasus yang membelit Munawir Abdul Salam sangat berbeda, dimana pemalsuan dokumen yang dituduhkan tersebut dinyatakan tidak berlaku dan bakal calon kepala desa dianggap gugur dari proses pencalonan kepala desa Rebalas, secara otomatis masalah tersebut sudah selesai, tandas Bang Dion panggilan akrabnya.

“ Untuk kedepannya kami akan terus memantau kasus ini dan apa yang dilakukan oleh Munawir Abdul Salam hanyalah khilaf semata,’ pungkas Sekretaris DPC PKB Kabupaten Pasuruan.

Sementara itu pihak Polresta Pasuruan Kota, melakukan penahanan terhadap Munawir abdul Salam mulai Rabu (2/3) hingga duapuluh hari kedepan.

Hal ini dilakukan oleh pihak penyidik Satreskrim Polresta Pasuruan, setelah dikuatkan alat bukti yang ada serta keterangan yang disampaikan oleh Saichu selaku Ketua Panitia Pilkades Desa Rebalas, Kecamatan Grati juga keterangan dari terperiksa.

Pihak penyidik pun menjerat dengan pasal 263 ayat 1 dan 2 jo pasal 55 KUHP tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam pelaksanaan penjaringan bakal calon kepala desa setempat pada 11 Nopember 2015, nyaris berujung kerusahan massal di Desa Rebalas. Beruntung pihak aparat keamanan dari Polresta Pasuruan dibantu dari unsur TNI, berhasil menenangkan warga. (hen/vic)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional